Bukti kepemilikan tanah di Indonesia umumnya berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, tidak semua tanah memiliki sertifikat sebagai bukti resmi. Ada beberapa cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang diakui secara hukum dan dapat digunakan untuk menunjukkan hak seseorang atas suatu lahan. Memahami berbagai bentuk bukti kepemilikan ini sangat penting, terutama dalam situasi di mana sertifikat tanah belum ada atau sedang dalam proses pengurusan.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tujuh jenis bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang diakui dan dapat digunakan oleh pemilik tanah di Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai setiap jenis bukti tersebut, sehingga Anda bisa lebih memahami hak dan kewajiban Anda dalam hal kepemilikan tanah.
1. Girik
Girik adalah salah satu cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang sering ditemukan di daerah pedesaan. Girik merupakan tanda bukti bahwa seseorang atau keluarganya membayar pajak tanah atas sebidang tanah tertentu. Girik ini diterbitkan oleh pihak desa atau kelurahan setempat dan bukan merupakan sertifikat hak milik.
- Inilah Biaya Notaris Jual Beli Rumah dan Rincian Lengkapnya di Tahun 2023
- Cara Mengecek Nomor Sertifikat Tanah dengan Mudah dan Cepat
- Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan serta Cara Bayarnya Secara Online
- Begini Cara Cek Sertifikat Tanah Asli Agar Tidak Mudah Tertipu
- Contoh Surat Perjanjian Hutang Piutang Bermaterai dan Sah
Meskipun girik tidak sekuat sertifikat hak milik, dokumen ini tetap diakui sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah. Proses untuk mengubah girik menjadi sertifikat tanah melibatkan berbagai langkah administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki tanah dengan girik, sangat disarankan untuk segera mengurus konversi ke sertifikat hak milik agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
2. Letter C Desa
Letter C adalah dokumen yang mirip dengan girik, namun lebih spesifik karena dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Letter C mencatat daftar pemilik tanah yang berada di desa tersebut, beserta luas tanah yang dimiliki. Dalam beberapa kasus, letter C dapat digunakan sebagai cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat.
Meskipun letter C desa bukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPN, bukti ini tetap bisa digunakan dalam beberapa kondisi, terutama ketika ingin membuktikan bahwa tanah tersebut memang dimiliki oleh seseorang. Jika pemilik tanah ingin meningkatkan status kepemilikan mereka, letter C bisa dijadikan dasar untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah di kemudian hari.
3. Akta Jual Beli (AJB)
Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan berfungsi sebagai bukti bahwa suatu transaksi jual beli tanah telah dilakukan secara sah. AJB adalah cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang paling umum ditemui dalam proses jual beli tanah di Indonesia.
Namun, AJB tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan penuh. Pemilik tanah yang hanya memiliki AJB disarankan untuk segera mengurus penerbitan sertifikat hak milik agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. AJB hanyalah bukti transaksi jual beli dan tidak memberikan hak kepemilikan final sebelum sertifikat hak milik diterbitkan oleh BPN.
4. Surat Pernyataan Waris
Surat Pernyataan Waris merupakan dokumen yang bisa digunakan sebagai cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat, khususnya dalam kasus tanah yang diwariskan. Apabila tanah diwariskan kepada ahli waris tanpa disertai sertifikat, surat pernyataan waris dapat digunakan untuk menunjukkan hak kepemilikan.
Agar sah secara hukum, surat pernyataan waris harus ditandatangani oleh semua ahli waris yang terlibat dan dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Meskipun surat ini dapat menjadi dasar untuk menunjukkan kepemilikan tanah, sebaiknya ahli waris segera mengurus sertifikat tanah atas nama mereka untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.
5. Sporadik
Sporadik adalah salah satu cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang sering ditemukan di daerah yang belum tertata secara administrasi. Sporadik biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau camat sebagai bukti bahwa seseorang telah menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah secara turun-temurun tanpa adanya sengketa.
Untuk meningkatkan status tanah sporadik menjadi sertifikat hak milik, pemilik tanah perlu melalui proses pendaftaran tanah di BPN. Meskipun sporadik diakui, statusnya tidak sekuat sertifikat hak milik, sehingga disarankan untuk segera mengurus peningkatan status kepemilikan.
6. Surat Ijo
Surat Ijo adalah bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau daerah, terutama di beberapa wilayah seperti Surabaya. Tanah dengan status surat ijo sebenarnya adalah tanah milik negara yang disewakan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan.
Meskipun pemegang surat ijo memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut, status kepemilikannya masih terbatas. Jika pemegang surat ijo ingin memiliki tanah tersebut secara penuh, mereka harus membeli tanah tersebut dari pemerintah dan mengurus penerbitan sertifikat hak milik. Oleh karena itu, surat ijo dapat digunakan sebagai cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat, namun hak yang diberikan terbatas.
7. SKT (Surat Keterangan Tanah)
Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah untuk menunjukkan bahwa seseorang menguasai dan memiliki hak atas sebidang tanah. SKT sering digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah di daerah yang belum terdaftar di BPN. Seperti halnya girik atau sporadik, SKT adalah salah satu cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang sering ditemui di Indonesia. Untuk meningkatkan kepastian hukum, pemilik tanah yang hanya memiliki SKT disarankan untuk mengurus penerbitan sertifikat hak milik. Meskipun SKT diakui, statusnya masih lebih lemah dibandingkan sertifikat resmi dari BPN.
Selain ketujuh bukti tersebut terdapat tupi tanah, dan pipil tanah yang dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah. Tupi tanah adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Pipil tanah adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum tahun 1960, atau sebelum terbitnya UUPA.
Memiliki tanah tanpa sertifikat tidak selalu berarti tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah. Ada beberapa cara bukti kepemilikan tanah selain sertifikat, seperti girik, letter C desa, AJB, surat pernyataan waris, sporadik, surat ijo, dan SKT, yang diakui di Indonesia. Namun, karena status kepemilikan dengan dokumen-dokumen ini tidak sekuat sertifikat hak milik, sangat disarankan bagi pemilik tanah untuk segera mengurus penerbitan sertifikat agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
Dengan memahami berbagai bentuk bukti kepemilikan tanah ini, Anda dapat lebih siap menghadapi situasi terkait kepemilikan lahan dan menjaga hak-hak Anda atas tanah tersebut.